uraian arti tugas pembantuan. Rapat bertujuan untuk menjelaskan bahwa dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai. uraian arti tugas pembantuan

Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh daerah maupun desa. Secara umum, dekonsentrasi merupakan suatu kegiatan pelimpahan berbagai urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada badan-badan di bawahnya. Tugas Pembantuan. Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab menjadi seorang BPP adalah sebagai berikut: BPP bertugas untuk membuat perencanaan anggaran berdasarkan pada kebutuhan dan alokasi dana yang ditetapkan. Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penyaluran dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mengingat akan arti pentingnya keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah, maka penulis tertarik. 1-55. 02/10/2023, 07:54 WIB. Tugas pun dapat ditafsirkan sebagai suatu kegiatan dan tanggung jawab seseorang. Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Karenanya pula, suatu negara bangsa merupakan genusnya, sedangkan sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan spesiesnya. Pengertian Tupoksi. 2. Uraian Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu. 2. apa tugas dari pendidikan kewarganegaraan untuk mendidik warga negara semoga bermanfaat mendidik warga negara yang menyangkut hal-hal tentang perubahan, sejarah, dan perkembangan indonesia sesuai UUD 1945, UU, dan lain lain. 1 Arti Otonomi Daerah. B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi: b. 02. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. KIA-KB BERSIFAT UKM PUSKESMAS CIPARI. PENGESAHAN DAFTAR ISIAN. Dalam melaksanakan tugas Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut : perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus mempunyai rincian tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus dan pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; melaksanakan pengawasan atas pengaduan. Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Uu No. Pemerintah Daerah Uraian:9. Dengan melimpahkan wewenang tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih baik. Adanya political will untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat secara lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat (close. TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Camat Pasal 4 (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Kecamatan. bpk. Pengertian ini bisa merujuk pada pihak yang berperan sebagai pemasok dalam proses bisnis. Tugas kuliah yang akan banyak dijumpai mahasiswa adalah membuat makalah. Pemilihan Kepala Daerah Uraian: 10. Pemerintah Daerah Uraian: 9. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur; Mengingat : 1. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai. Provinsi di bidang pendidikan serta tugas pembantuan. SURVEI. Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. URAIAN TUGAS JABATAN Pasal 3 (1) Dalam rangka efektifitas penerapan uraian tugas jabatan, dilakukan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Sebagai penanggung jawab kegiatan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). 13. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk. Administrasi Kegiatan. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan. URAIAN TUGAS PENGELOLA MADRASAH. Wb Alhamdulillah segala puji. Integritas; 2. 05/2007. Dekonsentrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Uraian tugas Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi sebagai berikut : a. otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program INPRES untuk sekolah dasar. BUPATI ASMAT PROVINSI PAPUA PERATURAN BUPATI ASMAT NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN ASMAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ASMAT, Menimbang : a. nama jabatan : lurah 2. Apa itu Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan? Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi yang dananya berasal dari APBN, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat. Eselon 1) selaku pengelola dekonsentrasi dan tugas pembantuan. peraturan daerah 12. nibras56 nibras56 08. 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ciri-ciri Tugas Pembantuan. Capaian Pembangunan Aceh Sumber Dana DEKON-TP. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :. menyelenggarakan tugas. Harus ada permasalahan 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyaiC. 1. 16Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK. TUGAS Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah; Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :. Dalam arti. 3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan. Pasal 18. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Menjaga keutuhan NKRI. Supplier merupakan pihak yang menyediakan barang atau jasa kepada pihak lain. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitU dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;Tugas Pembantuan terlambat, penetapan pejabat pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD sering terlambat. Kemudian dengan perhitungan terhadap kondisi pelaksanaan dan pelaporan. Keputusan Jokowi tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Perbandingan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2. Pelaksana urusan administrasi teknis operasional. Keputusan Presiden mengenai rincian APBN sebagai dasar alokasi anggaran. jangan ngasal ya plis. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Soal 1 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor-faktor yang dapat memperngaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia!. Soal 1 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor-faktor yang dapat memperngaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia!. (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat. PP ini mencabut PP Nomor 7 Tahun 2008. Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. Asas Desentralisasi Dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. pemilihan kepala daerah 10. pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintahArti Tugas Pembantuan. Sementara itu in-forman penelitian adalah informan yang paham akan penyelenggaraan. dan tugas pembantuan sebagai tindak lanjut UU Nomor 32 Tahun 2004 jo PP Nomor 38 Tahun 2007 untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD, maka Kepala Daerah dalam. Daerah Otonom dan Otonomi Daerah. Terpilihnya penyedia jasa yang mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 11. Kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi kelurahan. Urusan pemerintah daerah Uraian: 8. Tugas Pembantuan, sebagai bagian dari desentralisasi dan dekonsentrasi, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. tugas pembantuan glosarium (g) penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Fungsi Dinas Perhubungan : perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan; pelaksanaan. Namun, asas ini berbeda dengan asas dekonsentrasi. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang. Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindunganArti tugas pembantuan. Pasal 18 B ayat (1) 10. Tugas pembantuan merupakan penugasan kepada pemerintah daerah kepada daerah. Dekonsentrasi tentunya memiliki dasar hukum. a 3. Sedangkan asas tugas pembantuan di-maksudkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh Pemerintah Provin-si ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa atau penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa. Menyelanggarakan otonomi yang seluas-luasnya, terkecuali urusan. A. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. 1. Sentralisasi. provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­undang. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan. Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Fungsi pemerintah pusat. 1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan b. (3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 17 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah Uraian:9. mengumpulkan data tentang tugas dan fungsi organisasi data kepegawaian dan data yang berhubungan dengan itu. id diketahui bahwa urusan pemerintahan juga diatur dalam BAB III Pasal 10 Undang-Undang No. 2. Dengan melimpahkan wewenang tertentu dari. Melakukan evaluasi. Di samping tugas, terdapat status, faedah dan peran menurut keterangan dari hirarki. 2016 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab • terverifikasi oleh ahli Uraian tentang arti desrntralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan 1 Lihat jawaban IklanSecara umum, otonomi bertujuan agar pemerintah dapat bekerja lebih efektif dalam melayani masyarakat dan mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. 38. wewenang DPRD tolong ya kak butuh banget buat sekarang!!!!especial principal, decentralization, dekonsentrasi anda medebewind (Tugas Pembantuan). pemerintah pusat di daerah. melakukan. urusan pemerintahan daerah 8. Uraian Tugas Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. ii Kata Pengantar Assalamualaikum Wr. 01 Tahun 2018 Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diTUGAS POKOK BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa. bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas. 10110 021-3822261 sekretariat. peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah untuk melakukan evaluasi terkait. URAIAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 I. Tugas Dinas Perhubungan : Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sementara itu, Otonomi daerah adalah tugas atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur atau mengurus-urusan wilayahnya masing-masing sesuai dengan undang-undang. menyusun program kerja bidang pemerintahan; b. Huruf k: Cukup jelas. FUNGSI; Perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengan atas, pembinaan sekolah. B. Sebagai kepala negara, presiden merupakan simbol resmi negara Republik Indonesia di dunia. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dan pemberian bantuan modal usaha kepada rakyat miskin. Nasional. Jawaban terverifikasi. 4. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ANDI PITONO Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Jatinangor Jalan Raya Jatinangor KM 20 Sumedang, Jawa Barat 28293, Telp/Fax (022) 7798252. Dalam uraian tugas Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas pokok dan tugas tambahan. Daerah otonom yang dimaksud salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas bidang komunikasi, informatika, dan statistik. a. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; b. Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi – Pengertian, Kelemahan, Dampak, Contoh, Bentuk, Hakekat : Pengertian sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat dan pengertian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari. arti tugas pembantuan 50 poin 2 Lihat jawaban IklanApa itu Tugas Pembantuan? Arti Tugas Pembantuan dalam istilah Keuangan adalah: penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan sumber: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah – Kamus. Tugas pembantuan bisa berupa tugas yang umum atau tugas yang tidak terduga. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:. Sedangkan fungsi dari Dinas Pendidikan,. semoga dapat membantu walau kurangnya jawaban pengertian lengkap untuk menyatakan artinya. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ( gubernur atau bupati / wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang. 387) yang. arti tugas pembantuan 6. 000,- yang terdiri 1. Urusan pemerintah pusat 3. Tugas Pembantuan. 146 Dibaca. Uraian Bekerja Sama Pihak Yang Kerjasama Bentuk Waktu 1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. 25 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah. (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai fungsi : a. 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden. Tugas Pembantuan – Arti tugas pembantuan terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) yang berbunyi “Tujuan pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan c. tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi dan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah. Bagi sebagian orang, tugas pembantuan mungkin dianggap sebagai tugas yang kurang penting, tapi sebenarnya tugas pembantuan sangatlah penting. suryaden Min, 11/28/2021 - 15:42. 2 PKN Kelas 7 Semester 2. Iklan. Pemerintahan Daerah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: a. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Jawaban terverifikasi. 2020 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab 1. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,. Uraian; 1. Kemudian pada Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan perumahan rakyat;Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Mengingat : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 12 Tahun. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.